Merdeka.com – Kebakaran hutan dan lahan gambut di Sumatera, Kalimantan dan beberapa wilayah lain sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Penyebabnya maraknya pembakaran hutan untuk pembukaan lahan.
Saat masih menjabat Gubernur Kalimantan Timur, Agustin Teras Narang ternyata pernah mengeluarkan Pergub pembukaan lahan dengan membakar lahan. Pergub Nomor 15 Tahun 2010 tersebut kini jadi polemik. Pergub tersebut disebut sebagai biang kerok kebakaran hutan di Kalteng.
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya ikut angkat bicara soal adanya pergub ini. Siti mengaku telah memerintahkan Plt Gubernur Kalimantan Selatan Hadi Prabowo untuk mencabut aturan tersebut karena situasinya sudah berbeda.
“Sambil dievaluasi, Pergub tadi sudah diputuskan untuk di dalam situasi yang darurat dan sangat kritis ini. Gubernur Kalteng ditugaskan dalam rapat ini mencabut Peraturan Gubernurnya,” kata Siti di kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (23/10).
Ketika ditanya apakah akan diberikan sanksi terkait keluarnya Pergub tersebut, Siti mengaku belum memutuskan itu. Politisi NasDem ini menegaskan, fokus pemerintah saat ini pada penanggulangan kabut asap dan evakuasi terhadap masyarakat yang jadi korban.
“Tidak disanksi, itu kan peraturan sebetulnya kan diundang-undangnya kan ada di penjelasan dalam kondisi seperti ini dalam kondisi krusial diambil langkahnya dulu,” jelasnya.
Pemerintah semakin sering menggelar rapat koordinasi membahas langkah intensif untuk menanggulangi kabut asap. Seperti siang ini, Jumat (23/10), Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan kembali memanggil para menteri dan lembaga terkait untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Siti Nurbaya mengatakan pada rapat tersebut, bahasan yang dibicarakan adalah mengenai penanganan dampak dari aspek kesehatan, sosial, pendidikan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pergub Kalteng No 15 tahun 2010 secara eksplisit memperbolehkan masyarakat maupun pelaku usaha bidang perkebunan dan kehutanan di Kalimantan Tengah melakukan pembukaan lahan baru dengan cara membakar.
Hal tersebut dapat dilihat jelas di Pasal 1 (1), “Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan gubernur ini.”
Izin yang dimaksud adalah dari bupati atau wali kota. Namun, untuk lahan di bawah luasan 5 Ha cukup melalui aparatur pemerintahan di daerah mulai dari tingkat RT sampai camat.
***Sumber: Merdeka dot com
(Visited 60 times, 1 visits today)
Menteri Kehutanan perintahkan cabut pergub bolehkan bakar hutan