Yayasan Alam Melayu Sriwijaya (MALAYA)
» Jadwal Sholat Kota Palembang dan Sekitarnya
» Profil Yayasan Malaya
» Kegiatan Yayasan Malaya
» Info Hotel di kota Palembang
» Download
_____

Cagar budaya yang dimiliki Indonesia adalah sebagai bukti sejarah yang tentu memiliki sejumlah pesan-pesan yang merefleksikan  hubungan bangsa kita dengan lingkungan alam di sekitarnya dan juga relasinya dengan kelompok-kelompok sosial saat itu, sehingga cagar budaya ini adalah warisan budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai sosial-budaya yang penting.

Dalam upaya perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah telah mengeluarkkan peraturan terakhir berbentuk Undang-undang No. 11 Tahun 2010, dimana pelestarian ini tidak hanya bertujuan  untuk  melestarikan fisik atau bangunan sebuah cagar budaya, tetapi juga bertujuan untuk melestarikan lingkungan alam di sekitarnya, bersama-sama dengan nilai-nilai sosial-budaya termasuk nilai-nilai sejarah yang dikandungnya. Adapun cakupan pelestarian cagar budaya itu, adalah pemeliharaan sehari-hari, perlindungan melalui jalur juridis (formal) (legislagi atau law enforcement) dan pemugaran dan konservasi.

Dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di kota Palembang saat ini, dimana terjadi pemugaran Pasar Cinde yang telah dijadikan cagar budaya oleh pemerintah Kota Palembang dan adanya revitalisasi Bukit Siguntang yang merupakan situs peninggalan zaman Sriwijaya, yang dinilai beberapa ahli sejarah merusak bagian bukit tersebut, maka pengurus daerah Al-Jam’iyatul Washliyah kota Palembang bekerja sama dengan FKIP Universitas Sriwijaya serta didukung oleh Yayasan Alam Melayu Sriwijaya (Malaya) dan Masyarakat Sejarawan Indonesia, mengadakan seminar bertajuk “Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya melalui Instrumen Hukum”, guna menyamakan persepsi mengenai cagar budaya dan detail pelestariannya yang dimaksud dalam Undang-undang No.11 Tahun 2010 tersebut.

28 Maret 2018 | Persiapan Aula Utama FKIP untuk Pelaksanaan Seminar

 

28 Maret 2018 | Jamuan Makan Malam | Koffee Addict

Seminar dilaksanakan pada Kamis, 29 Maret 2018, pukul 09.00 WIB s.d. selesai, bertempat di Auditorium Utama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, menghadirkan pembicara:

  • Prof. Dr. Agus Aris Munandar (Guru Besar tetap bidang Arkeologi Universitas Indonesia)
  • Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. (Guru Besar FH Universitas Indonesia / Tim Ahli Cagar Budaya Nasional)
  • Dr. Farida R. Wargadalem (Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Sumse / Dosen FKIP UNSRI)
  • Yunita, SH, MH (Kejaksaan Provinsi Sumatera Selatan) yang menggantikan Dr. Reda Mantovani, S.H., LLM (Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumsel)

Seminar dipandu oleh moderator Dr. Tarech Rasyid, M.Si dan dihadiri oleh para akademisi, mahasiswa, pelajar, seniman dan aktivis LSM.

29 Maret 2018 | Registrasi peserta dan persiapan seminar

 

29 Maret 2018 | Kata sambutan dari pengurus daerah Al-Jam’iyatul Washliyah kota Palembang (kiri); kata sambutan dari panitia pelaksana (tengah) dan pembacaan do’a (kanan)
29 Maret 2018 | Sesi pemaparan makalah oleh masing-masing pembicara seminar yang dipandu oleh moderator dan pembawa acara

Kesimpulan seminar ini bahwa Cagar Budaya Sumatera Selatan banyak yang dirusak untuk kepentingan pembangunan, seperti Pasar Cinde dan Pembangunan Galery di Bukit Siguntang. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Untuk menghentikan laju kerusakan Cagar Budaya tersebut perlu adanya pemhaman eiditic atau pemahaman yang menyeluruh terhadap cagar budaya di Sumatera Selatan, selain itu perlu adanya partisipasi masyarakat Sumatera Selatan untuk menghentikan kegiatan pembangunan di Bukit Siguntang dan Pasar Cinde melalui gerakan masyarakat dalam bentuk class action.

Seminar yang berlangsung dengan suasana yang sedikit panas itu ditutup dengan membacakan tiga rekomendasi dari kegiatan seminar setengah hari ini. Ketiga rekomendasi tersebut, yaitu;

(1)  Perlu menumbuhkan pemahaman yang lebih luas atau pemahaman eiditic terhadap cagar budaya (CB) baik di kalangan masyarakat, khususnya pemerintah yang dinilai sebagai pelaku pelanggaran UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

(2) Masyarakat Sumsel perlu membentuk gerakan yang terdiri dari kaum muda seperti mahasiswa, pemuda dan pelajar untuk melukakan class action terhadap pelaku pengerusakan;

(3) menghentikan tindakan yang bersifat merusak cagar budaya, termasuk tindakan yang memanipulasi bangunan-bangunan baru di wilayah Bukit Siguntang.

29 Maret 2018 | Peserta seminar

Makalah seminar dalam format ebook (PDF) dapat diunduh pada halaman download web ini.

Wallahu a’lam

• telah dilihat 130 kali • total 2 kunjungan untuk hari ini •
Seminar Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya melalui Instrumen Hukum

Tulisan Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *