UPAYA MEMAHAMI BENCANA ASAP – Imam B. Prasodjo
Kemarin, Jumat 9 Oktober 2015, jam 16.00, saya ikut menghadiri pertemuan di Ruang Situation Room Gedung Bina Graha. Jl. Veteran nomor 16. Inilah Kantor Staf Kepresidenan yang saat ini dipimpin Kang Teten Masduki. Saya beruntung dapat mendengarkan diskusi sekaligus menyimak ungkapan kegeraman para aktivis lingkungan dan kebencanaan dalam menanggapi bencana asap yang untuk kesekian kalinya melanda Indonesia.
Saya menyelami beragam ungkapan kekhawatiran dan bahkan mendekati frustasi dari para aktivis yang selama ini telah malang melintang mengurusi beragam bencana lingkungan di Indonesia. Kang Teten sendiri tidak ada di tempat karena tengah mengikuti perjalanan Presiden Jokowi berkeliling berbagai kota di Sumatera yang terpapar asap. Pertemuan sore itu awalnya seperti menjadi ajang pengungkapkan keluhan dan kekesalan, namun, alhamdulillah, berakhir dengan sebuah harapan.
Awal diskusi dibuka dengan pertanyaan siapa sebenarnya atau lembaga mana yang seharusnya memegang kendali utama dalam urusan bencana asap ini. Pertanyaan ini wajar dikemukakan karena untuk peristiwa kecelakaan pesawat AirAsia saja, publik dengan mudah mendapat “up date” informasi dari hari ke hari di banyak media tentang langkah-langkah apa yang sedang dilakukan pemerintah. Mengapa untuk bencana sebesar ini tak ada pusat informasi terpadu yang dibangun untuk memberikan pelayanan?
Kesan saya, jawaban dari pertanyaan singkat ini tak jelas. Tentu umumnya orang terfikir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta seharusnya yang pegang kendali. Namun dalam kondisi bencana yang belum ditetapkan sebagai bencana nasional, bisakah kekuatan BNPB bekerja secara penuh? Dalam kondisi saat ini, apakah pemerintah daerah yang harus paling bertanggung-jawab, dengan hanya mengandalkan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang kemampuannya terbatas? Namun mengapa dalam keadaan kritis semacam ini tidak saja ditetapkan bencana ini sebagai “Bencana Nasional” sehingga seluruh kekuatan negara dapat dikerahkan?
Orang luar dunia birokrasi tentu tak memahami bahwa untuk menentukan suatu bencana masuk ke dalam kategori “bencana nasional” harus memenuhi persyaratan /ukuran tertentu. Apakah ini yang menjadi sebab Presiden belum juga menetapkan situasi saat ini sebagai bencana nasional. Kendala birokratis seringkali terjadi hanya karena para birokrat barsandar pada aturan formal. Realita lapangan harus diterjemahkan dalam prosedur yang memakan waktu.
Sementara rakyat menunggu datangnya langkah-langkah nyata segera untuk menyelamatan, kita juga mendengar adanya Satuan Tugas pemadaman api yang dikoordinasikan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH). Menteri Siti Nurbaya beberapa kali sudah memanggil para ahli lingkungan untuk sumbang saran. Yang menarik adalah bahwa upaya pemadaman api di perkebunan lahan gambut konon mustahil dapat dilakukan tanpa pembenahan ekosistem. Tata ruang disinyalir telah rusak parah akibat salah urusnya jutaan hektar pengelolaan perkebunan. Bayangkan, tanah hutan pesisir Riau atau pedalaman Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah yang kaya akan gambut, saat ini telah banyak berubah menjadi kebun sawit yang dilengkapi dengan ribuan kilometer kanal kanal air yang digali lurus, memanjang, menyodet hutan gambut. (Lihat Foto). Tujuannya adalah agar air di bawah tanah gambut dapat mengalir keluar melalui kanal dan akhirnya mengering untuk dapat dijadikan tanah perkebunan. Ini jelas kepentingan bisnis kebun yang bertentangan dengan kelestarian ekosistem.
Bagaimana keadaan ini menjadi pemicu kebakaran? Kebakaran hutan menjadi meluas manakala para pengusaha, yang sering juga bekerjasama dengan penduduk lokal yang mencari nafkah ala kadarnya sebagai pelaksana lapangan, melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar. Karena gambut sejatinya adalah ranting dan daun daun kering, yang sebelumnya di bawahnya ada air tetapi kini sudah mengering karena tersedot oleh kanal kanal itu, maka sedikit saja gambut dibakar, api akan menjalar ke mana mana. Sulitnya, api terkadang berada di bawah lapisan gambut sehingga pemadaman api tak mudah dilakukan. (Lihat Gambar). Semua langkah pemadaman menjadi lebih sulit lagi dilakukan karena banyaknya perusahaan, demi efisiensi, menggunakan cara pembakaran dalam pengolahan dan membuka lahan kebun.
Karena itu, untuk mengatasi bencana kebakaran yang berulang ini, kebijakan tegas harus dilakukan. Kanal kanal yang sudah tergali memanjang membentang di tengah jutaan hektar perkebunan, harus disekat sekat untuk menghentikan terkurasnya air yang selama ini berada di bawah lapisan gambut. Pembakaran hutan gambut yang secara sengaja dilakukan, harus mendapatkan sanksi, baik pidana maupun ekonomi. Perusahaan yang jelas jelas membandel melakukan praktek pembakaran harus dicabutan izinnya dan dikenai denda berat. Masyarakat harus ikut menjaga hutan ini. Kesadaran semua pihak perlu dibangun bila tidak ingin negara ini hancur.
Nah, masalahnya, beranikah pemerintah saat ini menghadapi kepentingan raksasa bisnis perkebunan yang pemiliknya banyak terdiri dari para elit bisnis Indonesia dan luar negeri? Seberapa jauh rakyat sadar dan bersedia bergerak membela kepentingan hidup dirinya saat ini dan anak cucu mendatang melawan praktek praktek yang merusak lingkungan? Itu pertanyaan besar yang muncul dalam diskusi.
Diskusi sore itu berlangsung semakin hangat karena pada Situation Room Bina Graha data satelit gambar perkebunan dan titik api dapat dengan jelas diperlihatkan. Dengan Geographical Information System (GIS) dapat dengan mudah tiap lokasi perkebunan dilihat, lengkap dengan informasi perusahaan pemegang konsesi, ukuran luasnya dan juga siapa pemiliknya.
Saat saya menulis tulisan ini, tiba tiba Mas Achmad Santosa, seorang praktisi hukum yang telah lama menangani masalah ini, mengirimkan berita menarik yang isinya sebagai berikut (saya edit sedikit untuk memudahkan dalam membaca):
————————————————————————
“Bapak-Bapak dan Ibu-ibu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya sampai dengan pagi ini soal ikhtiar mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA).
PERTAMA, ada sinyal baik (positif) dari Presiden dan jajaran pemerintah:
(1) Presiden akhirnya menerima bantuan pesawat antara lain berasal dari Singapore, Malaysia, Korsel, Rusia dan Tiongkok, terutama pesawat yang mampu membawa air dalam jumlah besar dg bantuan cairan kimia (air tractor) untuk pemadaman saat ini (sekali lagi saat ini). Kerjasama internasional di segala bidang merupakan hal penting dan diperlukan di tengah-tengah kita memiliki keterbatasan. Disamping itu, Presiden memerintahkan membeli pesawat (sendiri) yaitu pesawat khusus untuk pemadaman (untuk masa yang akan datang)–sptnya air tractors yang bisa stand by setiap saat apabila kebakaran masih dalam skala kecil;
(2) Di hari yg sama, Jumat 9 Oktober 2015 , kunjungan Menko Polhukam, Kapolri dan Kepala BNPB di Sumsel melalui udara dan darat melihat langsung kebakaran terjadi di areal HTI PT Bumi Andalas Permai yg berlokasi di Air Sugihan (Jakpost 10 Oktober 2015 hal 3). Menko Polhukam, Luhut Panjaitan teryakinkan bahwa bukan masy lokal yang membakar akan tetapi HTI (192,000 hektar konsesi). Sayangnya statement Menko Polhukam hanya dimuat di Jakarta Post saja, yang mengatakan: “local people are often blamed for the fires. In fact HTI concession holders like you are the parties (who are mainly to blame)….”.
Luhut Panjaitan juga di lapangan menegaskan bahwa untuk HTI sebesar ini setidaknya harus punya pesawat “water bombing”, satu unit pemadaman api yang memadai, dan sistem peringatan dini yang efektif. Luhut berjanji akan cek kembali di bulan Februari apakah permintaannya sudah dipenuhi. Poin Menko ini persis seperti keperdulian Pak Kuntoro sebagai UKP4 saat itu (2014) yg melakukan audit di sejumlah perusahaan besar HTI dan kelapa sawit di Riau dan menemukan ketidak siapan perlengkapan sejumlah perusahaan. Kuntoro Mangkusbroto saat itu merekomendasikan untuk dibekukan izin sebelum mereka melengkapi persyaratan-persyaratan dimaksud.
Berdasarkan temuan audit kepatuhan UKP4 Pemda juga jauh dari kondisi siap bahkan tidak melakukan pengawasan kepatuhan lapangan seperti yang ditemukan Menko Polhukam dalam kunjungan Jumat yang lalu. Menko Luhut juga meminta Kapolri yang menyertainya untuk ambil tindakan hukum (maksudnya proses gakum pidana sebagai tugas polisi). Maksud saya mengemukakan soal ini merupakan sebuah contoh ketegasan dan obyektifitas dlm menyikapi sesuatu sekalipun perusahaan itu milik “the most powerful business” di sektor HTI dan kelapa sawit –Sinar Mas Group.
Secara jujur politico-business nexus tak jarang menggangu upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Memang seharusnya pemerintah memiliki wibawa terhadap siapapun termasuk pelaku usaha yang punya pengaruh politik. Di Desa Panjang dan Rimbo Panjang Kab Kampar Riau yg ditemukan 22 lokasi kebakaran, sudah ditetapkan 10 tersangka–6 tersangka perorangan (pelaku fisik) dan 4 korporasi. Perlu ditelusuri sudah sejauh mana proses hukum yang ditangani Polda Riau ini berjalan. Siapa yang mengawal proses-proses hukum ini, saya tak paham betul. Bagaimana temuan dan perintah Presiden menjadi sebuah tindakan yang dilaksanakan dan mewujudkannya menjadi sebuah sistem yang permanen–adalah tantangan ke depan dan taruhan besar yg menyangkut kewibawaan Pemerintah dan Presiden. Oleh karenanya diperlukan jaminan itu di dalam sistem pemerintahan saat ini.
KEDUA, pernyataan menggembirakan dari Presiden dan gesture Menko Polhukam yang menunjukkan kegeramannya adalah tindakan-tindakan yang berada pada sisi hilir dari sebuah proses penanganan Karhutla.
Tindakan pemerintah di sisi hulu yaitu penataan ulang kawasan gambut perlu disikapi lebih serius melalui paket kebijakan pencegahan. Diawali dengan penyelesaian peta resmi: sebaran lahan gambut, kedalaman gambut, kegiatan-kegiatan apa saja di atas lahan-lahan gambut terutama gambut dalam di seluruh nusantara.
Mengapa gambut, karena hampir seluruh kebakaran hutan dan lahan berada di atas kawasan sensitif gambut dalam. Peta ini perlu diintegrarasikan ke dalam RTRW provinsi-propinsi yang memiliki lahan gambut dan rawan kebakaran agar ada “legal effect” karena terkait dengan pelaksanaan UU Penataan Ruang. Perlu dilanjutkan penyikapan pemerintah dari hasil pemetaan tersebut dengan kondisi /praktek-praktek di lapangan/kawasan gambut saat ini.
Untuk tidak mengulangi lagi kebakaran hutan dan lahan dalam skala luas, langkah-langkah pencegahan ini merupakan hal mendesak diselesaikan. Terlalu mahal apabila kita hanya bertindak terus menerus sebagai “fire fighters”. Sikap Presiden Jokowi yang mengunjungi Sei Tohor, Riau di tahun 2014 dan serial kunjungan saat ini harus diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan yang ada seperti kebijakan perlindungan ekosistem gambut, kebijakan tata ruang, kebijakan pengawasan kepatuhan, kebijakan pengadaan, kebijakan anggaran, kebijakan gakum, pembenahan SDM, kebijakan relokasi kegiatan budi daya di atas kawasan gambut, kebijakan penguatan SDM dan partisipasi luas masyarakat.
Siapa yang mengurusi ini agar sikap Presiden dan jajarannya terinternalisasi ke dalam sistem pemerintahan agar menjamin tidak terulang lagi bencana Karhutla di masa yad. Sesuatu yang saya sendiri gak paham saat ini.
Kita tidak ingin bangsa ini disebut sebagai pelaku kambuhan (repeated offender). Kita tidak ingin lagi ke depan ada kunjungan-kunjungan ad hoc dalam skala besar dan tingkat tinggi. Terlalu banyak biaya, waktu, energi dan kerugian moneter yang dialami kita karena soal Karhutla ini. Perlu dipikirkan agar tidak mewabah sindrom “here today gone tommorrow”. Perlu ada jaminan ada tindak lanjut dan ketepatan dalam menterjemahkannya. Tindak lanjut ini selalu menjadi sisi lemah indonesia. Apakah semuanya perlu dituangkan dalam Inpres yang setiap bulannya di evaluasi tingkat pencapaian dan kemajuannya? Semua terpulang kepada Presiden dan pembantu terdekat Presiden. Salam MAS”
————————————————————————
Pandangan Mas Achmad Santosa (Mas OTA) membuat saya termenung. Negeri ini tersaruk saruk digebrak masalah yang begitu ruwet untuk diurai. Namun beruntunglah masih ada begitu banyak pihak yang masih berfikir waras walau pun belum sepenuhnya mampu memenangkan pertarungan demi kehidupan bangsa yang lebih sejahtera.
Diskusi sore itu berakhir dengan sebuah kesepakatan untuk mendorong pemerintah segera melakukan langkah darurat yang bersifat massive dalam tiga hari ke depan. Tenda tenda medis harus dibangun untuk menyelamatkan warga yang terkena penyakit akibat asap. Darurat bencana nasional agaknya harus segera ditetapkan Presiden agar seluruh kekuatan negara dapat dimobilisasikan, dan tidak hanya menyerahkan tanggung-jawab pada pemerintah daerah. Untuk penataan pasca bencana, Presiden harus menerbitkan serangkaian aturan baik dalam wujud Inpres, Keppres atau Perpres agar tatakelola ekosistem dapat dibenahi segera. Diskusi rinci harus dilakukan dengan mengedepankan kepala dingin dan membebaskan kepentingan pribadi atau politik sesaat yang merugikan bangsa atau rakyat banyak.***
***Sumber: Sebuah tulisan Imam B. Prasodjo di laman facebook tanggal 10 Oktober 2015
(Visited 14 times, 1 visits today)
Upaya Memahami Bencana Asap