Kitab sebagai ruh kebudayaan sudah semakin dilupakan orang. Kitab dianggap sebagai sebuah dokumen statis yang karena ketuaannya dan tidak bisa diakses lagi maka disimpanlah di museum yang akhirnya terlepas dengan pemangkunya yaitu umat sebagai pembaca. Di sisi lain, ada orang yang terlalu hormat pada naskah tetapi tidak dibaca melainkan hanya dikeramatkan sehingga menjadi pusaka (jimat), tidak lagi menjadi pustaka (sumber pengetahuan) bahkan sumber kehidupan.
Sebuah kitab agama, maka pemuseuman itu sedikit sekali terjadi, tidak seperti karya sastra, karena agama ada pemangku abadinya yaitu ulama dan ada pengamal massalnya yaitu ummat. Melihat kenyataan itu, maka pada zaman penjajahan Inggris yakni Raffles banyak melakukan perampasan naskah penting baik yang bersifat sastra maupun agama, kemudian perdagangan gelap naskah mulai marak, yang semuanya mengalir ke benua Eropa dan Amerika.
Belanda meniru strategi Inggris tersebut, lalu mulai ikut melacak keberadaan naskah. Di tangan mereka, naskah tidak hanya dianggap benda klasik, tetapi dipercaya sebagai pembawa petunjuk dan sekaligus spirit hidup dan perjuangan. Dengan pemahaman politik kebudayaan itu, maka perampasan naskah kitab dan serat-serat itu sebagai sebuah strategi kebudayaan untuk melumpuhkan bangsa ini, tidak hanya bidang pemikiran, tetapi juga dalam bidang perjuangan politik.
Zaman itu muncul para indolog (ahli tentang pribumi) seperti Kern, Drewes, NJ. Kroom, Pigeaud dan sebagainya. Mereka melakukan pembelokan isi naskah atas nama standarisasi. Kehadiran Pangeran Diponegaro yang berangkat dari berbagai naskah klasik baik yang Hindu dan terutama kitab para Wali dan ulama pesisiran, mampu membangkitkan harga diri Masyarakat Nusantara dan selanjutnya mampu mendinamisir mereka sebagai kelompok perlawanan, sehingga mampu mengobrak-abrik pertahanan Belanda. Maka, Perang Diponegoro merupakan perang semesta terbesar yang pernah terjadi di negeri ini.
Melihat kenyataan itu, berbagai naskah Islam yang menjadi spirit perjuangan mulai dikaji dan diedit agar berbahasa dan beralur standar. Sejak itu, penyimpangan mulai terjadi, bahkan kemudian secara pelahan disisihkan dan disingkirkan dan dilenyapkan. Tidak sedikit pula yang ditenggelamkan di lautan. Karya zaman Islam dianggap tidak penting karena dianggap hanya kelanjutan dari naskah zaman sebelumnya, yakni zaman Hindu. Pemisahan umat Islam dengan sumber spirit dan ilmu pengetahuan itu dilakukan untuk meruntuhkan harga diri umat Islam dan semangat perjuangan mereka agar tidak lagi bangkit melawan Belanda. Dari situ, kita ditaklukkan selama beberapa abad.
Selama ini, kita dirisaukan oleh pencurian naskah-naskah Nusantara, pertama hanya terjadi di Melayu dan kawasan Sumatera pada umumnya, tetapi belakangan pencurian oleh Negara asing telah merambah ke kitab-kitab ulama yang ada di Kalimantan, Jawa dan Sulawesi, yang kemudian dibawa dan disimpan di Malaysia, tidak sedikit yang kemudian diklaim sebagai karya bangsa mereka. Langkah itu sebagai upaya Malaysia untuk menjadi pusat Islam dan pusat kebudayaan Melayu, sehingga mereka akan menjadikan dirinya sebagai pemimpin bangsa Melayu. Itulah tujuan politik jangka panjang pencurian naskah dan kitab-kitab tersebut.
Kalau selama ini masyarakat tahunya penyerobotan dilakukan oleh Malaysia, ternyata kalangan masyarakat Timur Tengah juga melakukan hal yang sama. Pembajakan kitab Sirajut Tholibin oleh sebuah penerbit di Beirut dengan mengubah nama pengarangnya adalah sebuah strategi kebudayaan untuk melumpuhkan spirit bangsa ini. Kalau selama ini Islam Nusantara dianggap sebagai bentuk lain dari Islam Arab yang lebih formalis, maka dengan mengklaim berbagai kitab Nusantara oleh penerbit Arab, maka gerakan kebudayaan Islam Nusantara akan kehilangan referensi. Apalagi ada yang mensinyalir, tumbuhnya generasi baru di dunia Arab yang fanatik, sehingga merasa risi menerima kehadiran pemikiran ulama non-Arab terutama Nusantara yang dianggap lebih rendah.
Dengan demikian, pembajakan ini tidak bisa diartikan sebatas soal ekonomi atau pengetahuan, tetapi telah menyangkut persoalan politik kebudayaan. Maka sangat ironis sebuah penerbit besar seperti Darul Fikr yang secara resmi menerbitkan Karya Kiai Ihsan itu tidak memberikan penghargaan sedikitpun pada penulis dan keluarganya. Apalagi penerbit Darul Kutubul Ilmiyah, selain tidak memberikan royalti , nama pengarangnya juga diganti dengan pengarang Timur Tengah, seolah ulama Nusantara tidak mampu melahirkan karya Monumental seperti Kitab kiai Ichsan dan ulama yang lain seperti Kiai Machfud, Kiai Nawawi, Al-Banjari, Hamzah Fansuri dan sebagainya.
Kita perlu memahami duduk persoalan ini, sehingga mampu memperjuangkan secara lebih proporsional. Dan yang lebih penting lagi kita bisa melihat persoalan ini secara lebih luas, bukan sekadar hak cipta, tetapi merupakan sebuah strategi kebudayaan yang utuh. Karena itu, kita mesti menempatkan persoalan ini dalam tataran kebudayaan, masalah imperialisme kebudayaan, maka yang perlu dipikirkan adalah strategi pembebasan kebudayaan. (Abd. Mun’im/NUo)
Sumber: Muktamar NU Online
(Visited 22 times, 1 visits today)
Menyelamatkan Khazanah Nusantara